Mencetak Mebel Papua, Menjaga Kelestarian Hutan

Berbagisemangat.com – Andreas Simotiaref tengah serius menghaluskan potongan kayu dengan mesin ketamnya saat ditemui di bengkel kerjanya pada Oktober 2018 lalu. Sisa serutan kayu bercampur debu terbang ke arah tubuhnya sehingga ia pun harus menutup hidup dengan saputangan lebar.

Meski debu juga menutupi tangannya, Andreas tetap berkonsentrasi ke papan kayu di depan matanya demi menghasilkan pesanan mebel bagi tetangganya.

Andreas adalah anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Tetom Jaya, Distrik Bonggo,  Kabupaten Sarmi, Papua. Dari sekitar 20 anggota koperasi itu, ada tiga orang yang aktif bekerja untuk menghasilkan mebel.

Andreas Simotiaref sedang bekerja di bengkel Koperasi Serba Usaha (KSU) Tetom Jaya, distrik Bonggo, kabupaten Sarmi, Papua. (ANTARA News/Desca Lidya Natalia)

Ia bersama dengan anggota KSU Tetom Jaya lainnya bekerja sama untuk mengolah pohon dari hutan adat untuk menjadi mebel yang lebih bernikai ekonomi. Hutan adat itu adalah milik marga Bagre, Jok, Korman, Karos, Doran, Kumbuai dan suku lainnya.

“Tapi hutannya itu jauh sekali, sekitar 10 kilometer dari sini,” kata Andreas di bengkel kerjanya yang berlokasi di tepi jalan Kabupaten Sarmi.

Bila musim kemarau tiba, ia dan teman-temannya berhenti memotong kayu karena kayu-kayu tidak dapat diangkut. Hal itu karena satu-satunya media pengangkut kayu adalah melalui sungai. Belum ada jalan tembus dari hutan ada ke jalan raya.

KSU Tetom Jaya memiliki hak untuk mengambil kayu sebanyak 200 meter kubik selama setahun yang berasal dari pengalian 20 meter kubik per orang yang memiliki sertifikat untuk mengambil hasil hutan.

Hendrik Kulang selaku Ketua KSU Jibogol, Kampung Guryat, Kabupaten Jayapura berpose dengan anggotanya. (ANTARA News/Desca Lidya Natalia)

“Untuk pesanan mebel baru sekitar 5,5 meter kubik yang baru bisa diangkut, kalau ada pesanan saja kami langsung angkut kayu dari hutan,” kata Andreas.

Setelah diangkut, kayu-kayu itu mulai diolah sesuai pesanan, termasuk untuk menjadi mebel. Ciri mebel buatan KSU Tetom Jaya menurut Andreas adalah pahat ukir yang ada di kaki meja. Selain itu Andreas dan kawan-kawannya juga menjual ukiran akar kayu yang pemasarannya dibantu oleh WWF.

Sedangkan Hendrik Kulang selaku Ketua KSU Jibogol, Kampung Guryat serta Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura mengaku bahwa semasa masyarakat belum punya izin untuk mengolah kayu dari hutan mereka sendiri, warga hanya menerima Rp200 ribu sebagai kuli angkut dari perusahaan pemilik HPH (Hak Pengelolaan Hutan).

“Ternyata 1 meja dengan 4 kursi hanya butuh 5 lembar papan, dan sudah bisa dijual hingga sekitar Rp3 juta. Satu meter kubik kayu itu bisa menjadi sekitar 50 lembar papan. Artinya bisa memproduksi 20 meja kursi,” katanya.

Jadi warga bisa mendapat nilai tambahnya, seperti yang banyak melakukan itu orang Jawa, Manado dan Bugis. “Sedangkan masyarakat Papua itu hanya sekitar dua persen saja yang bisa mengolah hasil hutan. Itu pun hanya bekerja sebagai buruh kasar,” kata Hendrik.

Hendrik juga mengalami kesusahan untuk mengangkut kayu dari hutan adatnya.

“Kami tersendat di mesin dan kendala sungai musim kemarau tidak bisa lewat, dari lokasi kayu ke jalan pemerintah butuh tiga jam itu juga pakai ‘long boat’ dan sesuai aturan tidak boleh pakai alat berat,” ungkap Hendrik.

Hendrik yang tadinya adalah pekerja kasar di perusahaan HPH dan ikut merusak hutan dengan alat berat mengaku sudah “bertobat” sejak 2008, ketika WWF datang untuk mulai memberikan pelatihan kepada masayrakat.

“Mebel paling cepat diolah, tinggal dibuat dari bahan baku yang ada di sekitar sini, nanti bapak-bapak WWF sebagai pendamping yang mencari pasaran,” kata Hendrik.

Hendrik maupun Andreas berharap agar bisnis mebel mereka pun dapat berkembang keluar kabupaten bahkan bisa mungkin mencapai pasar ekspor.

“Harapan saya adalah agar kami dapat bersaing di pasar, karena orang luar juga bisa, kenapa kita tidak bisa? Toh sama-sama kita makan nasi, apa salahnya kita kelola hasil hutan kita sendiri? Saya ingin agar warga Papua bisa mengelola hutan sendiri, bisa terjun ke bisnis,” kata Andreas.

Hutan Lestari
Dalam buku “Masyarakat Adat dan Pengelolaan Hutan Lestari di Provinsi Papua” karya Sustainable Forest Development Coordinator WWF-Indonesia Program Papua Piter Roki Aloisius Puang dan Prasetyo disebutkan bahwa hutan Papua terdiri dari berbagai kayu dengan nilai jual tinggi dan menjadi primadona.

Contohnya, kayu merbau (instia sp), matoa (Pometia sp), linggua (Pterocarpus indicus), kayu cina (Podocapus sp) dan berbagai jenis kayu komersial lainnya.
Namun masyarakat adat hanya menjadi penonton karena keuntungan hutan diambil oleh pihak lain padahal sumber hidup mereka sehari-hari bergantung pada kelestarian hutan tempat tinggal.

Disebut penonton karena awalnya kebijakan pengelolaan hutan Papua sejak 1999 dilakukan pemerintah pusat dengan pengeluarkan HPH bagi perusahaan kayu. Tercatat pada pertengahan 1997, jumlah ada 59 perusahaan pemilik HPH dengan target produksi kayu bulat sebanyak 3.744.819 meter kubik.

Selain itu juga beroperasi pengusahaan hutan dengan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Izin Sah lainnya (ISL) pada areal seluas 12.851 hektare dengan produksi kayu bulat sebanyak 404.173 meter kubik.

Namun dinamika politik Indonesia mendorong terjadinya otonomi daerah menyebabkan perubahan beberapa kebijakan pengelolaan hutan di antaranya perubahan dari “state based forest management” ke “community based forest management” dan dari “timber management” ke araha “ecosystem based forest”

Perubahan kebijakan ini berawal dari diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah serta UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Provinsi Papua juga menerbitkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua dan Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakt Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

Dampak dari aturan-aturan tersebut adalah munculnya harapan untuk membuka lebih banyak lapangan kerja, peningkatan nilai pajak daerah, peningkatan keterampilan dan keahlian masyarakat adat di Papua dan peningkatan taraf hidup masyarakat adat Papua karena memberikan kesempatan untuk penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA) dan Izin Usaha Industri Kayu Rakyat Masyarakat Hukum Adat (IUIKR-MHA)

 

Related posts