Putin Tegaskan Tidak Akan Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis

Berbagisemangat.com – Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan negaranya tidak akan melegalkan pernikahan sesama jenis selama dia menjabat. Putin menjelaskan bahwa dia tidak akan membiarkan konsep tradisional mengenai ibu dan ayah dijatuhkan dengan sebutan “orang tua nomor 1” dan “orang tua nomor 2”.”Mengenai “orang tua nomor 1 dan “orangtua nomor 2″, saya sudah berbicara di depan umum tentang hal ini dan saya akan mengulanginya lagi, selama saya presiden, ini tidak akan terjadi. Yang ada ialah ayah dan ibu,” kata Putin pada Kamis (13/2).

Selama dua dekade berkuasa, Putin telah menyelaraskan dirinya dengan Gereja Ortodoks dan berusaha menjauhkan Rusia dari nilai-nilai Barat liberal, termasuk sikap terhadap homoseksualitas dan fluiditas gender. Pernyataan tersebut ia lontarkan ketika bertemu komisi negara untuk membahas perubahan konstitusi Rusia.

Dalam pertemuan tersebut, salah seorang anggota komisi menyarankan agar definisi keluarga dalam konstitusi lebih diperjelas. Ia ingin agar “keluarga” dijabarkan sebagai perkawinan antara seorang pria dan wanita, sejalan dengan visi Putin.

Akan tetapi, Putin menolak definisi tersebut. Ia menganggap usulan itu akan melanggar hak keluarga dengan orang tua tunggal.

Komisi tersebut dibentuk bulan lalu setelah Putin mengumumkan perubahan besar pada sistem politik Rusia yang secara luas dipandang telah dirancang untuk membantunya memperluas cengkeramannya pada kekuasaan setelah masa periodenya berakhir pada 2024.

Putin dituding ingin pensiun, tetapi tetap punya kuasa. Proposal lain telah diajukan dan Putin diminta untuk mengomentari proposal untuk menambahkan garis dalam konstitusi yang mendefinisikan pernikahan sebagai persatuan antara pria dan wanita.

“Kita hanya perlu berpikir dalam frasa apa dan di mana melakukan ini,” ujarnya.

Dalam komentar terpisah selama pertemuan itu, Putin mengatakan ia mendukung gagasan untuk membuat pemberian bagian apa pun dari wilayahnya sebagai langkah yang bertentangan dengan konstitusi. Langkah ini mungkin akan membuat Jepang dan Ukraina kesal dengan perselisihan tanah dengan Moskow.

Related posts