Sekolahnya Disegel, Murid SD di Padang Pariaman Ini Belajar di Teras

Berbagisemangat.com – Penjaga sekolah sekaligus pewaris lahan tempat berdirinya bangunan Sekolah Dasar (SD) 24 Durian Jantuang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, menyegel pintu kelas dengan balok kayu. Penyegelan dilakukan sebagai bentuk protes karena Pemkab Padang Pariaman tak kunjung memenuhi janji perihal pengangakatan sebagai PNS atau pemberian gaji sesuai UMR untuk penjaga sekolah tersebut.

Selama penyegelan dilakukan, aktivitas belajar mengajar di SDN 24 Durian Jantuang terpaksa berlangsung di teras sekolah, tanpa sarana kursi, meja, dan papan tulis. Kepala SDN 24, Yasmarni membernarkan, bahwa penyegelan dilakukan karena penjaga sekolah bernama Jonierman (41) menuntut janji pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS)

“Menuntut janji pihak pemerintah daerah untuk pengangkatan sebagai PNS. Setelah kami lihat surat penyerahan tanah, tertulis perjanjian di sana bahwa jika ada pengangkatan PNS, maka yang diutamakan adalah pewaris atau pemilik tanah. Pewaris dalam surat itu memang atas nama Jonierman, yang bekerja sebagai penjaga sekolah di SD ini. Namun, sejak sekolah ini beroperasi pada 1997, saudara Jonierman belum kunjung jadi PNS,” kata Yasmarni kepada Haluan, Senin (21/01).

Yasmarni menyebutkan, sebelumnya, Jonierman juga melakukan aksi protes berupa penyegelan menggunakan tali rapia, tetapi penyegelan itu dihentikan oleh pihak kepolisian. “Itu kejadian 20 hari lalu, sekarang diblokir lagi pakai kayu,” kata Yasmarni lagi.

Ia pun mengaku tidak dapat berbuat banyak. Dalam posisinya sebagai kepala sekolah, ia telah menyampaikan soal tuntutan Jonierman tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Padang Pariaman, yang menerangkan akan segera menemui Bupati Padang Pariaman untuk mencari solusi atas permasalahan itu.

“Sampai sekarang belum ada solusi. Sebagai kepala sekolah, saya hanya bisa sedih melihat 86 murid saya harus belajar beralasan alat seadanya. Saya hanya berharap ada solusi segera untuk masalah ini agar aktivitas belajar mengajar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Saya merasa masalah ini tak harusnya menyeret kepentingan siswa,” katanya lagi.

Di sisi lain, penjaga sekolah sekaligus pewaris lahan, Jonierman, saat ditemui Haluan di rumahnya mengatakan, ia akan tetap menyegel sekolah itu sampai pemerintah daerah memenuhi janji pengangkatan atau pemberian upah sesuai upah minimum regional (UMR), sebagaimana disampaikan pada 1997 lalu.

“Saya hanya meminta gaji saya dinaikan setara UMR, tetapi sejak sekolah ini berdiri tahun 1997, sampai sekarang hanya janji saja yang saya dapatkan. Selama ini saya diberi upah Rp700 ribu per bulan. Itu pun saya terima satu kali dalam tiga bulan. Rp200 ribu dari dana bos, dan Rp500 ribu dari Pemkab,” kata Jonierman.

Ia menyebutkan, secara terang benderang dalam perjanjian serah terima penggunaan lahannya untuk bangunan sekolah, disebutkan bahwa bila dilakukan pengangkatan PNS, maka Pemkab Padang Pariaman harus mengutaman pewaris lahan tersebut. Namun, saat ini pengangkatan menjadi PNS tidak mungkin lagi dilakukan mengingat umur Jonierman yang sudah melebihi persyaratan.

“Yang saya harapkan hanya surat keputusan sebagai Petugas Sekolah, dengan menyertakan gaji yang setara dengan UMR. Jika itu telah terpenuhi, baru saya akan buka segel itu. Kalau pun ada yang memaksa membuka sendiri segel itu, saya tak melarang. Yang jelas, tanah itu kan milik saya. Hak saya. Paling akan saya tanam pisang untuk kebutuhan hidup saya dan keluarga, ” katanya lagi.

Dalam wawancara itu, Jonierman juga menunjukan bukti surat perjanjian antara pihaknya dengan Pemkab Padang Pariaman, yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat. Pada alenia ke lima tertulis “Sekiranya ada penerimaan/pengangkatan Pesuruh Sekolah yang dibangun di atas tanah tersebut, maka pewaris akan diutamakan”.

Related posts